December 24, 2009



teringat minggu lalu, dari wednesday begitu menantikan thursday, thursday minggu lalu begitu semangat, semangat menantikan malam, menantikan jadwal kereta, semangat ber-"long trip" menuju kota di seberang sana, dan sangat semangat menantikan friday morning. di friday morning aku bertemu suara indah di bulan purnama, untuk pertama kali, setelah sekian lama kami ber'digital", kami memang ditakdirkan bertemu di pagi hari. saturday sampai monday aku bergembira, bersama si suara indah itu tentunya.

tuesday lalu aku kembali dari kota seberang, aktivitas kembali biasa-biasa saja, berkutat dengan literatur menuju masa depan yang entah kapan sampai pada titik kulminasi. begitupun wednesday, telibat deadline dari sebuah proyek tak jelas. dan sekarang sudah thursday lagi, sang waktu tidak pernah berpikir untuk masuk "pit stop", terus saja dia melaju. thursday yang sudah pasti berbeda dengan thursday minggu lalu, diawali dengan ucapan teman, "santai-santai lah dulu, Dit", teman yang baik, dia tak tega melihatku kembali berkutat pada literatur untuk tugas akhir,haha, "tak tega" apa "tak rela"? hai teman, tugas akhir-ku pun belum ber-prospek, "santai juga lah kau!", yang ada aku malah ingin hibernasi di thursday ini, aku dibuat lelah oleh wednesday. ah tapi aku rindu thursday minggu lalu, rindu semangatnya,

"hai suara indah! katanya mau latenightcall?"

(24 Desember 2009, thursday, dini hari)

December 12, 2009

"Mich" dan "Surt" #2


(mengandalkan media)


si empu-nya "mich" dan "surt" berterimakasih kepada penemu satelit, kepada pembuat satelit, kepada pembuat roket untuk menerbangkan satelit, kepada lembaran uang untuk membuat roket dan satelit, kepada semuanya yang berhubungan dengan roket dan satelit.

si empunya "mich" dan "surt" sangat berterimakasih kepada satelit.

si empunya "mich" dan "surt" berkorespondensi menggunakan perangkat nirkabel, mereka berkomunikasi dua arah, mereka berestetika memanfaatkan frekuensi radio. Mereka berkeluh, berkesah, bertukar tawa, bertukar sedih, bertukar peluh, bertukar marah, bertukar nafas, bertukar segalanya hanya dalam satu frekuensi radio. Pada dini hari sampai pagi, siang, sore, malam, mereka berada dalam satu frekuensi radio, sampai akhirnya tertidur.

si empunya "mich" dan "surt" bertukar kata conditional.

si empu-nya "mich" dan "surt" bermedia.

sedang...
"mich" dan "surt" masih abu-abu.
"mich" dan "surt" bertanya-tanya tentang conditional.


pesimistic

terlempar

ke dalam lingkaran pesimistic,

didorong perasaan ingin cepat merasakan dunia realita,

tetapi sebenarnya justru tidak sedang berada dalam alam bawah sadar.

hanya bisa terbaring lunglai, terjebak kembali ke dalam ketololan luar biasa.




(saturday"galau"night, ber-sugar crystals sambil memikirkan skripshit)



"Mich" dan "Surt"

(masih sekedar pengantar)


"mich" dan "surt" adalah analogi konyol, "seonggok" atau bisa dikatakan "dua onggok" yang denotatif .

sang empu-nya sedang jatuh cinta, mereka memiliki sekumpulan fantasi yang sangat rasional.
diilhami oleh soundtrack sehari-hari yang membakar.


"mich" dan "surt" adalah alat, bukan korban dari kegilaan sang empu-nya mereka.

"mich" dan "surt" dibuat untuk melancarkan sebuah misi, misi dari fantasi, fantasi yang telah disebut sangat rasional.

"mich" dan "surt" sedang berada dalam zona abu-abu, terikat oleh sebuah kata yang disebut conditional.

cerita akan berlanjut ketika misteri conditional itu terpecah.

mudah-mudahan bukan sekedar wacana...

Jawa dan Hegemoni

Jika kita menelusuri berbagai fakta historis tentang Jawa, kita akan menemukan berbagai informasi yang keliru atau menyimpang. Kita akan mendapatkan bagaimana penulisan sejarah Jawa tidak didasarkan pada realitas sejarah itu sendiri, melainkan pada pola-pola motif pembesaran mitis yang mengenang dan mengagungkan sejarah. Akibatnya, faktisitas sejarah sulit dicek kebenarannya. Contohnya adalah penulisan tentang Ken Arok, sebagai leluhur Wisnuwardhana dalam buku Nagarakartagama. Ken Arok atau Ranggah Rajasa adalah raja Singosari, yang memerintah dari tahun 1222-1227, disusul anaknya Anusanatha atau Nusapati pada tahun 1227-1248. Anehnya, kedua nama tokoh ini tak pernah disebut dalam prasasti-prasasti raja pertama Singosari yaitu “Jayawardhana”, baik dalam “Pararaton” maupun dalam “Nagarakartagama”, justru disebutkan sebagai cucu Arok atau Rajasa. Meskipun demikian Mpu Prapanca, pengarang Nagarakrtagama itu, memasukkan Ken Arok dalam penuturan sejarahnya. Asal usul Ken Arok, yang sulit dibuktikan dari kenyataan itu, berkaitan dengan mitos Mpu Sindok, yang dianggap leluhur Erlangga, sehingga Ken Arok mempunyai legitimasi mitis.


Berkaitan dengan studi sejarah kultural untuk mengamati konsep kekuasaan Jawa, maka konsep pembesaran wilayah mitis seperti itu juga diberlakukan bagi geografi kerajaan Majapahit dan bagi penulisan babad di zaman Mataram. Secara aktual, Majapahit barangkali hanya meliputi Jawa, Bali dan Madura. Memang sulitlah kita membuktikan adanya “kewilayahan” kerajaan Majapahit. Tokoh-tokoh sejarah, seperti Jayabaya dan Wisnuwardhana, atau Senapati dan Sultan Agung ditujukan semata-mata untuk memberi keagungan dan kebesarannya karena watak dan kualitas mitologis tokoh-tokohnya. Pengagung-agungan kekuasaan ala Jawa dalam perkembangannya berimplikasi pada proses penihilan dimensi-dimensi budaya lokal di seluruh wilayah kebudayaan Indonesia.


Di daerah-daerah luar Jawa, Sumatera misalnya, orang lebih mengenal dimensi-dimensi budaya Jawa: Tokoh-tokoh Jawa, pahlawan Jawa, penguasa Jawa, dan bahkan mengadopsi nama-nama desa yang berbau Jawani, misalnya Desa Suka Mulya, Suka Karya, Setia Budi di Kalimantan Barat, mengingatkan kita pada nama-nama desa atau daerah Sido Mulya, Suka Karya, dan Setya Budhi.


Baik era-Sukarno maupun era-Suharto, model pengagungan kekuasaan dan orientasi kejayaan Jawa masa lalu telah dipraktekkan di dalam rezimnya masing-masing. Akibatnya, gerakan-gerakan ketidakpuasan (sering disebut sebagai gerakan separatisme) selalu ada di dalam kedua rezim tersebut.

Orang Jawa memandang kekuasaan berdasarkan hakikatnya yang bersifat homogen, bersifat satu dan sama saja di mana pun ia menampakkan diri. Paham demikian berarti bahwa pemusatan kekuasaan di satu tempat dengan sendirinya berarti penciutan terhadap kekuasaan di tempat-tempat lain dan harus memenuhi kewajibannya untuk mendukung kekuasaan yang tunggal yang agung, sakti dan kharismatik itu demi keharmonisan dan keselarasan kosmos ini. Impliksai lebih lanjut dari anggapan dan fenomena semacam ini adalah munculnya apa yang sering dianggapa sebagai “Jawanisasi”. Dari aspek-aspek yang menunjukkan adanya dominasi Jawa, kelihatan bahwa dominasi yang dibangun melalui kosa kata bahasa Jawa jauh lebih kentara.


Memang benar dan sangat terasa bahwa tatakrama politik selama Orde Baru tampak lebih bersifat hierarkis/struktural ketimbang kultural. Di kantor-kantor, misalnya, dalam sapaan-sapaan resmi lebih digunakan sebutan ‘Bapak’ dan ‘Ibu’ daripada ‘saudara’ atau ‘saudari’. Semangat bertenggang rasa dan sejumlah semangat lain yang terdapat dalam butir-butir penjabaran “Pancasila” yang didoktrinkan terus menerus dalam setiap kesempatan penataran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), secara implisit telah menjadikan Pancasila selain sebagai dasar negara tetapi juga menjadi tatakrama politik.

Masih mengenai era Orde Baru, politik nasional selama masa ini sungguh diwarnai oleh feodalisme dan kepatuhan abdi dalem. Soeharto tampaknya hanya mempunyai satu referensi, yakni peradaban priyayi yang feodal. Ungkapan-ungkapan Jawa sekian sering dikutipnya karena dinggap sebagai kebijaksanaan tertinggi, meskipun sebenarnya tidak sejalan dengan cita-cita demokrasi dan negara hukum.


Kalau dicermati dengan sungguh-sungguh, maka sebenarnya jawanisasi merupakan sikap arogan, sebuah sikap yang mengganggap budaya lain sebagai yang kurang bermutu dan kurang sempurna, sehingga kebudayaan yang lebih unggul boleh menjadi penentu bagi budaya lain. Jawanisasi juga secara jelas melanggar apa yang selama ini diperangi oleh pemerintah di bawah payung program penghapusan SARA (suku, agama, ras dan antar-golongan), sebab secara jelas memperlihatkan sikap menganggap remeh suku dan ras lain. Penempatan orang-orang asal Jawa di lingkungan sipil maupun militer (termasuk POLRI), mulai dari pusat kekuasaan sampai dengan tingkat distrik dan desa di seantero wilayah Indonesia, antara lain merupakan contoh mengenai upaya membangun birokrasi Jawa yang berakar kuat.

Banyak pula kegiatan yang berskala nasional yang menggunakan bahasa Jawa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat, meskipun kebanyakan dari kegiatan ini di luar Jawa gagal mencapai hasil yang maksimal karena masyarakat maupun aparat luar Jawa kurang mengerti dengan baik dan benar arti kata yang digunakan; seperti tampak dalam program adhipura (kebersihan atau keindahan kota), kemanunggalan ABRI dengan rakyat, dan sebagainya.


Telah terjadi feodalisasi terhadap bahasa Indonesia akibat campur tangan dari pihak kekuasaan. Maka sulit dibayangkan dan sebenarnya tidak dapat dibenarkan bahwa kerinduan bangsa Indonesia akan suasana demokratis justru dikacaukan oleh penggunaan bahasa yang mengenal tingkatan-tingkatan disertai sikap badan yang membungkuk-bungkuk.


Karena itu, penggunaan kosa kata bahasa Jawa dalam forum-forum resmi oleh pembicara, entah dosen, penceramah, pemakalah, pemberi kata sambutan, umpan balik dari peserta atau pendengar, dan lain-lain, selain melecehkan upaya dan kerja keras bangsa agar masyarakat Indonesia mampu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, juga menunjukkan sikap tidak peduli terhadap lawan bicara atau pendengar yang ada di dalam forum tersebut. Dan agar bahasa Indonesia dapat memposisikan diri sebagai bahasa demokratis, maka Indonesia perlu memerdekakan diri dari ‘feodalisme’ (Jawa) itu. Bahasa Indonesia harus bisa diterima dan dirasakan sebagai suatu bahasa demokratis, yang dapat menampung dan menyuarakan suara siapa saja yang ingin menjalankan haknya sebagai warga negara. Bahasa Indonesia juga tidak boleh menjadi bahasa kekuasaan, apalagi kekuasaan satu golongan saja.


Selain aspek bahasa, Jawanisasi melalui sikap hidup juga dominan dalam masa Orde Baru. Bukan suatu rahasia bahwa masyarakat Indonesia dididik untuk memiliki sikap ksatria: mengatakan dan mengakui salah jikalau salah; benar jikalau benar. Akan tetapi, ketika pembantu-pembantu presiden jelas-jelas bersalah dan kesalahan itu diketahui oleh publik, tak satupun dari para pembantunya yang dengan rendah hati mengakuinya dan meminta maaf atau bahkan mengundurkan diri. Pengunduran diri dianggap tidak memiliki alasan yang kuat, karena perbuatan itu sama artinya dengan sikap tidak ksatria. Kenyataan ini pada gilirannya melumpuhkan kekuatan dan supremasi hukum di tanah air.


Melalui media TV, Radio, dan koran-koran yang berafiliasi dengan pemerintah, maupun dari media swasta. Misalnya program-program pembangunan, kesenian, ekonomi dan berbagai sajian acara atau berita lainnya lebih banyak didominasi oleh Jawa, sehingga bagi pemirsa, pembaca, dan pendengar lebih banyak mengetahui informasi atau berita tentanga berbagai hal yang bernuansa Jawa ketimbang daerahnya sendiri. Dan ini menandakan bahwa proses Jawanisasi berlangsung melalui proses difusi, yaitu bersebarnya kebudayaan Jawa di berbagai pelosok kepulauan Indonesia, disamping melalui kebijakan dan birokrasi pemerintah pusat (Jakarta), juga melalui sarana media massa dan manusia (contohnya arus migrasi dan transmigrasi).


Proses ini, memang terkait langsung dengan sistem kekuasaan yang sentralistik di Jawa. Sehingga persoalan birokrasi dan kebijaksanaan pemerintahan daerah selalu diproses di pusat (Jakarta). Akibatnya pendistribusian pegawai atau pejabat ke daerah, terutama pada bidang-bidang yang strategis lebih banyak dinikmati orang-orang Jakarta (Jawa). Misalnya Gubernur, dan kepala-kepala bagian lainnya dari berbagai departemen yang ada. Demikian pula dalam bidang kemiliteran tidak jarang perwira-perwira Jawa menempati posisi yang strategis.


December 10, 2009

dewa ruci menjadi anomali


kami bertemu di hulu dengan kapal berbeda.

kami tidak sadar dewa ruci telah mengamati dari laut dengan cermin ajaibnya.
kami tidak sadar dewa ruci mendekat dan semakin jelas mengamati kami dari dasar.
kami tidak sadar dewa ruci telah mengikat dan mengaitkan kapal kami dengan rambutnya.
kami tidak sadar arus semakin deras.
kami tidak sadar sampai ke hilir begitu cepat, beriringan.

kami baru sadar dewa ruci menyimpang dari tugas.


dia seperti amaterasu-omikami yang datang begitu cepat dari takamanohara, tidak berlebihan, dia memberi cahaya.

dia menjadi anomali


aceh: ekonomi dualistik masa kolonial

Dalam rangka membangun kembali perekonomian dalam negeri Aceh yang hancur akibat peperangan, pemerintah kolonial Belanda membuat kebijakan membuka Aceh bagi modal-modal Barat, dan juga berusaha memperbaiki sektor pertanian lokal dengan menggalakkan penanaman kembali tanaman seperti lada dan beras yang telah banyak menghasilkan pada periode sebelum Perang Aceh. Modal-modal swasta Barat banyak bergerak di bidang pertambangan minyak dan sektor perkebunan, sementara lada dan beras masih menjadi ciri khas perekonomian tradisional. Lahan baru dibuka untuk meningkatkan produksi, kemudian pemerintah kolonial juga mendatangkan penyuluh-penyuluh pertanian dari luar daerah demi meningkatkan kualitas tanaman. Hal tersebut merupakan kebijakan yang diambil oleh pihak kolonial untuk memperbaiki perekonomian masyarakat Aceh. Sedangkan, kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh sektor swasta baru marak setelah tahun 1900-an, dan untuk eksplorasi minyak sendiri telah dilakukan pada tahun 1882 dan baru memperlihatkan hasil sekitar tahun 1890 yang kemudian berkembang lagi setelah tahun 1900-an.

Boeke berpendapat bahwa terdapat dua jenis kegiatan ekonomi yang bergerak pada periode itu, yaitu ekonomi lokal dan ekonomi asing, yang keduanya berjalan sendiri-sendiri secara beriringan tanpa campur tangan satu sama lain. Seperti yang telah disebutkan, ekonomi lokal bergerak pada perkebunan rakyat seperti lada dan tanaman pangan yaitu padi, sedangkan ekonomi swasta memegang kendali pada sektor tambang terutama minyak.. Namun pendapat ini berusaha disanggah oleh penulis lain, seperti yang telah diungkapkan oleh Kelley dan Williamson, mereka berpendapat bahwa pasti terdapat respon dari perekonomian tradisional terhadap masuknya perekonomian swasta ke tanah Aceh, baik positif maupun negatif. Sisi positifnya tentu saja kedua perekonomian tersebut dapat bercampur dan bekerja sama, dan sisi negatifnya, seperti yang telah diungkapkan Boeke, keduanya gagal bercampur. Namun pada prakteknya, memang kedua jenis kegiatan tersebut tidak selamanya berjalan sendiri-sendiri, pasti terdapat hubungan antara keduanya pada titik tertentu..Furnivall menjelaskan bahwa dualistik ekonomi memang terjadi di Aceh, tetapi tetap ada pertemuan diantara keduanya. Ketika sektor swasta membutuhkan pasokan bahan makanan bagi pekerja-pekerjanya yang mayoritas berasal dari luar Aceh, tentu yang bisa diharapkan untuk memenuhi hal tersebut adalah petani-petani pribumi, di sinilah keduanya bertemu. Pasar menjadi titik pertemuan antara ekonomi tradisional dan ekonomi swasta asing, yang kemudian menyandingkan keduanya pada relasi komersial. Relasi komersial ini hanya sebatas pada pemenuhan kebutuhan oleh sektor domestik kepada sektor swasta. Selain itu, budaya masyarakat Aceh yang sangat dipengaruhi oleh tradisi Islam pada waktu itu tidak memungkinkan mereka untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dari pertemuan tersebut, karena Islam sangat mengharamkan riba’. Begitupun yang terjadi di internal ekonomi tradisional, menurut Boeke, tradisi tersebut membuat masyarakat pribumi Aceh tidak begitu termotivasi untuk mencari keuntungan material dari sesamanya. Inilah yang kemudian mencirikan ekonomi tradisional Aceh yang hanya berdasar pada relasi kultural dan sosial, dan jauh dari sisi komersial.


Kedatangan pihak swasta ke Aceh sebenarnya memberi jalan kepada masyarakat pribumi untuk lebih meningkatkan taraf hidupnya, melihat kesempatan yang diberikan sangat menggiurkan, apalagi pada sektor pertambangan minyak. Namun, seperti yang telah dijelaskan di atas, benturan dengan tradisi dan sikap mental yang sudah tertanam di benak masyarakat pribumi masing-masing sejak dulu, membuat mereka tidak menjadikan hal tersebut sebagai sebuah kesempatan untuk meningkatkan penghasilan. Mayoritas masyarakat Aceh berpendapat bahwa bekerja sebagai buruh pada perkebunan atau pertambangan swasta merupakan sesuatu yang hina, dipertegas lagi ketika mereka merasa sudah mendapat penghasilan yang memadai dari pertanian domestik. Namun, ini hanya penggeneralisasian dari gambaran tentang respon negatif dari ekonomi domestik terhadap kedatangan ekonomi swasta. Karena yang sebenarnya terjadi tidak sepenuhnya demikian, selain yang telah dijelaskan oleh Furnivall di atas, terdapat pihak-pihak yang memang memanfaatkan kedatangan pihak swasta tersebut sebagai moment untuk mencari keuntungan komersil sebanyak-banyaknya. Pihak tersebut adalah para elit lokal, mereka ini lah yang sangat diuntungkan ketika modal swasta masuk ke Aceh. Selain telah mendapat gaji yang cukup besar tiap bulan dari pemerintah kolonial Belanda, para elit lokal juga sering mendapatkan keuntungan ketika pihak swasta membangun usaha di daerah-daerah kekuasaan mereka. Tidak jarang beberapa dari mereka pun banyak yang mempromosikan wilayahnya yang kaya akan sumber daya kepada pihak pemerintah dan swasta demi untuk mendapatkan keuntungan komersial semata.. Hal ini lah yang kemudian menjadikan para elit sebagai kapitalis tingkat lokal.

Jadi, kesimpulan yang dapat diambil, kedatangan pihak swasta tidak begitu mempengaruhi masyarakat ekonomi tradisional Aceh secara umum untuk meraih keuntungan, walaupun memang terjadi relasi komersil antara keduanya tetapi hanya pada titik-titik tertentu. Kemudian, ikatan budaya Islam yang mengharamkan riba’ ternyata berpengaruh terhadap cara pandang masyarakat Aceh kebanyakan untuk tidak begitu mementingkan keuntungan materiel dalam proses perekonomian.



(ber-sejarah ekonomi melalui catatan kuliah semester lalu)

menilik masa lalu: kita sudah lemah dari awal

“Royal monopolies strengthened the political role of kings and curbed the activities of merchants. At the same time, the disruption of trade by the Europeans may well have weakened the merchant class and heastened the rise of absolutism.”


“The precolonial archipelago consisted of a number of open economies, which experienced a high degree of commercialization during periods of growth.”



Kedua paragraf tersebut saling berhubungan apabila kita berbicara tentang politik-ekonomi dan komersialisasi. Paragraf pertama menjelaskan bahwa monopoli dari penguasa lokal membuat aktivitas para saudagar menjadi tertahan, apalagi dalam waktu yang bersamaan gangguan dari aktivitas dagang orang-orang Eropa juga semakin melemahkan kelas saudagar. Sedangkan paragraf kedua menjelaskan bahwa komersialisasi mengalami peningkatan yang tinggi pada perkembangan ekonomi terbuka di kepulauan nusantara prakolonial.


Komersialisasi pada saat prakolonial ditandai oleh salah satu perubahan penting yaitu di bidang pertanian. Terjadi perubahan dari sistem ladang ke sistem kebun permanen yang menanam tanaman perdagangan. Kebun dengan tanaman campuran telah berkembang di Jawa Tengah sebelum abad ke 19. Berbeda dengan kebun campuran, di sejumlah daerah di luar pulau Jawa sebelum abad 19 telah berkembang kebun tanaman perdagangan dengan komoditas kopi, lada, dan rempah-rempah. Berbagai komoditi tersebut telah lama diperdagangkan dan mendorong pertumbuhan kebun-kebun tanaman komersil serta mendongkrak perdagangan internasional. Proses komersialisasi diawali dengan hubungan yang saling menguntungkan antar daerah di bidang perdagangan. Kemudian, pada abad 16 peningkatan komersialisasi tersebut mendorong pertumbuhan kerajaan-kerajaan Islam dan kota-kota pusat perniagaan (emporium) di sepanjang pantai Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Maluku.


Pada masa itu, kerajaan merupakan kekuatan yang mendominasi dan menjaga keseimbangan politik-ekonomi dan sosial masyarakat. Dalam perdagangan, kerajaan mengandalkan surplus produksi komoditi perdagangan di wilayah kekuasaan. Surplus komoditi perdagangan tersebut umumnya didasarkan atas hak monopoli raja terhadap komoditi perdagangan yang ada di wilayah kekuasaannya. Raja sebagai penguasa lokal menerima penyerahan wajib/upeti dari para saudagar/orang kaya, selain itu raja juga mempunyai kebun sendiri. Hal ini tentu saja mempersempit ruang gerak saudagar, apalagi kalau kita melihat struktur geografi wilayah perdagangnnya. Wilayah kepulauan Indonesia yang luas dan jarak yang cukup jauh antara emporium satu dengan yang lainnya membuat biaya pengangkutan komoditi perdagangan menjadi mahal sehingga yang dapat “bermain” hanya golongan raja dan bangsawan saja. Kelas saudagar makin melemah ketika kekuatan perdagangan dari negara kolonial dengan organisasi perdagangan yang lebih solid masuk ke Indonesia. Kehadiran pihak kolonial tersebut justru memperkuat posisi ekonomi-politik penguasa di dalam masyarakat Stabilitas politik dan keamanan yang diciptakan negara kolonial membuat kekuasaan masing-masing penguasa lokal menjadi lebih permanen. Dan kesedian untuk tunduk kepada pihak kolonial tersebut menjadikan penguasa sebagai kapitalis tingkat lokal. Berdasarkan kenyataan tersebut, distribusi kekayaan material antara penguasa lokal dengan masyarakat biasa semakin terlihat jomplang.

December 9, 2009

waiting is



Waiting is lone
liness
Wa
iting is poetry
Waiting is terror
Waiting is this:

A railway station in a strange land

A world of horror

Demands that you wait

Here are the tickets, an old suit-case

The journey seems never ending


Waiting is a riddle